TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan warga pemilik unit Apartemen The Lavande Residence menceritakan adanya dugaan rekayasa pembentukan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS yang dinilai memihak ke pengelola. Ketua Perkumpulan Warga Apartemen Lavande, Charli Novitriyanto, mengatakan warga telah mencium aroma penuh trik dalam pemilihan P3SRS yang digelar pada 2018.
"Rata-rata P3RS ini dikuasai oleh oleh orang-orang yang punya kaitan dengan pengelola. Pembentukannya penuh intimidasi dan rekayasa," kata Charli kepada Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.
Baca Juga:
Baca: Di Apartemen Lavande, Anies Tantang Pengembang: Mau Kuat-kuatan?
Charli mengilas-balik banyak hal aneh yang terjadi dalam pemilihan pengurus tahun lalu. Pertama, kata dia, pemilihan tak dihadiri oleh warga yang tinggal di unit Apartemen Lavande. Peserta yang datang sebagian besar malah orang yang diberi surat kuasa.
Hal itu terjadi lantaran pemilihan pengurus dilakukan saat hari kerja. Bahkan, alih-alih dilakukan di lingkungan apartemen, pemilihan pengurus malah dilaksanakan di luar Lavande, yakni di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (berbaju batik) saat berdialog dengan warga apartemen Lavande, Jakarta Selatan, Senin malam, 18 Februari 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah
Pemilihan hari dan tempat yang tidak strategis ini memungkinkan warga Lavande yang sebagian besar merupakan pekerja tak bisa memenuhi undangan. "Orang yang diberi kuasa juga tak jelas. Kami tak pernah melihat," kata Charli.
Baca: Anies Baswedan Datang, Penghuni Apartemen Lavande Menangis
Adapun dari hasil voting itu, terpilih lima pengurus dengan ketua bernama Hardi Purba. Empat orang lainnya menjabat sebagai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain Hardi, Charli mengatakan anggota pengurus lain tak tinggal di Apartemen Lavande.
Setelah pengurus terpilih, Charli mengatakan mereka langsung menaikkan iuran pengelolaan lingkungan atau IPL dari Rp 14 ribu menjadi Rp 20 ribu per meter persegi. Charli mengatakan tak ada perembukan dengan warga lain soal iuran ini. Pengelolaan anggaran dan rincian peruntukan IPL juga tak digamblangkan oleh pengurus.
Puncaknya, warga merasa geram karena pengurus tidak menggamblangkan transparansi iuran IPL yang sudah diaudit. "Seharusnya kami berhak tahu," kata Charli.
Baca: Cerita Warga Apartemen Lavande Dihalangi Saat akan Bertemu Anies
Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land Justini Omas enggan menanggapi keluhan warga apartemen ihwal pembentukan P3SRS. "Untuk tanggapan yang ditanyakan baiknya menghubungi customer service pengelola di sana saja ya," kata Justini saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.
Seorang pegawai customer service Apartemen Lavande, Lucky Budianto, enggan terang-terangan soal P3SRS. Saat ditanya perihal daftar pengurus dan statusnya sebagai warga di apartemen tersebut, Lucky tidak menjawab. "Ya pokoknya sesuai yang ada saja," kata dia. Ia juga menolak mengomentari soal keluhan warga.
Konflik antara warga dan pengelola Apartemen Lavande ini terungkap saat para penghuni melaporkan tindakan sewenang-wenang Agung Podomoro Land selaku pengembang kepada Gubernur Anies Baswedan. Keluhan itu disampaikan pada Senin petang lalu, 18 Februari 2019. Warga mengungkap proses pemilihan P3SRS yang tak transparan dan bahkan penuh intimidasi. Selain juga penetapan iuran yang dinilai sepihak dan memberatkan.
